Ketua MPR Tak Khawatirkan Jejak Rekam Alexander Marwata

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Sumber :

VIVA.co.id - Bertolak dari sifat kolektif dan kolegial pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai jejak rekam Komisioner KPK Alexander Marwata tak perlu dipusingkan. Pasalnya sistem dan sifat kepemimpinan di lembaga antirasuah itu tak memberikan ruang yang cukup luas atas keputusan pemimpin secara perorangan.

"Beradaptasi maksudnya pimpinan itu kolektif kolegial," kata Zulkifli Hasan di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12).

Alexander Marwata merupakan salah satu dari lima pimpinan KPK yang dilantik Presiden Joko Widodo hari ini. Alexander bersama empat komisioner lainnya, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan La Ode Muhammad Syarif lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan bertugas hingga tahun 2019 mendatang.Alexander yang memiliki latar belakang sebagai hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak lepas dari anggapan miring.

Pasalnya dalam beberapa kasus korupsi, Alexander memilih posisi dissenting opinion atau perbedaan pendapat termasuk dalam kasus korupsi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Namun kekhawatiran atas jejak rekam itu menurut Zulkifli Hasan tidak akan terlalu berpengaruh dalam sistem pengambilan keputusan yang kolektif dan kolegial di pimpinan KPK.

"Bagaimanapun pelaksanaan tugas di KPK tentu harus di dalam sistem yang sudah terintegrasi untuk keberhasilan lembaga dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Jadi tidak bicara secara perorangan," tambah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan menteri kehutanan ini.

Ditambahkannya, publik harus bisa meyakini bahwa orang-orang yang dipilih Komisi III merupakan figur-figur yang memiliki keahlian dan integritas.

Selain menjadi hakim adhoc, Alexander memiliki latar belakang sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan latar belakang pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan kemudian di Universitas Indonesia.

"Kita yakinlah. Artinya kan orang-orang ini termasuk orang yang terpilih," kata dia lagi.