Survei: Kesejahteraan Rakyat di Era Jokowi Buruk

VIVA.co.id - Indo Barometer merilis hasil survei tentang kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, terutama keberhasilan dan kegagalan pemerintahan dalam satu tahun ini. Mayoritas publik menyoroti permasalahan kesejahteraan rakyat yang buruk sebagaimana buruknya kondisi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi.

"Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk. Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, di Hotel Century Park, Kamis 8 Oktober 2015.

Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi pada 14-22 September 2015. Jumlah responden 1.200 orang dengan margin error sebesar kurang lebih 3,0%.

Dalam temuan pokok laporan survei, publik melihat ada enam permasalahan paling penting di Indonesia yang didominasi isu perekonomian: 1) perekonomian secara umum ( 37,2%), 2) sulitnya lapangan pekerjaan (13,3%), 3) harga kebutuhan pokok mahal (12,3%), 4) kemiskinan (2,9%), 5) meningkatnya korupsi (12,3%), 6) kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9%).

Menurut Qodari, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74,9%). Angka ini turun dari survei sebelumnya pada Maret 2015 yang sebesar 77,3%.

"Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik, tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48,5%. Turun dari sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 50,8%," ujar Qodari.

Publik yang puas terhadap sistem demokrasi disebut memiliki alasan sebagai berikut: adanya kebebasan berpendapat (58,9%) dan semua berjalan lancar dan tertib (12,7%).

"Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan, tidak sesuai aspirasi rakyat, tidak konsisten terhadap janji, dan meningkatnya korupsi," kata Qodari. (one)