KPU: Laporan Dana Hibah Pilkada Wajib Transparan
Rabu, 7 Oktober 2015 - 11:03 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, mengimbau daerah pelaksana pemilihan kepala daerah serentak transparan menyampaikan laporan penggunaan anggaran Pilkada. KPU daerah juga diingatkan untuk menggunakan dana tersebut secara efektif, efesien dan ekonomis.
“Oleh karenanya perlu tercipta tata kelola pemerintah yang baik (good governance
) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas," kata Husni dalam pembukaan acara Pembinaan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak seperti dikutip laman KPU.go.id, Rabu, 7 Oktober 2015.
Laporan tersebut wajib disampaikan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak bersumber dari APBD dalam bentuk hibah. Itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Husni mengatakan, pihaknya juga memerintahkan KPU setempat untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual melalui aplikasi Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Hibah (Sikubah).
269 daerah akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Hajatan demokrasi itu menjadi kali pertama bagi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Triliunan anggaran digelontorkan untuk menyukseskan hajatan tersebut. Salah satunya adalah anggaran keamanan Pilkada serentak sebesar Rp1,07 triliun.
“Oleh karenanya perlu tercipta tata kelola pemerintah yang baik (good governance
Laporan tersebut wajib disampaikan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak bersumber dari APBD dalam bentuk hibah. Itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Husni mengatakan, pihaknya juga memerintahkan KPU setempat untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual melalui aplikasi Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Hibah (Sikubah).
269 daerah akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Hajatan demokrasi itu menjadi kali pertama bagi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Triliunan anggaran digelontorkan untuk menyukseskan hajatan tersebut. Salah satunya adalah anggaran keamanan Pilkada serentak sebesar Rp1,07 triliun.