Misbakhun: Paket Ekonomi II Jokowi Harusnya Disambut Positif

VIVA.co.id - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menilai paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi tahap II sangat detil dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengintegrasikan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Politikus Partai Golkar itu menyatakan mendukung substansi kebijakan itu.

"Tujuan akhir yang ingin dicapai tentunya adalah bauran kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi sektor riil dan dunia usaha. Selain mengurangi tekanan akibat turunnya nilai tukar rupiah atas US$," kata , Rabu 30 September 2015.

Menurut Misbakhun, kebijakan itu akan memberikan dorongan pada sektor riil untuk tetap mempertahankan pertumbuhannya. Selain itu, tentu mengurangi tekanan atas kurs rupiah atas US$, yang memang memberatkan beban pelaku ekonomi. Dia menilai, logika kebijakan itu sangat bisa dipahami, karena ada kebijakan untuk menarik devisa hasil ekspor (DHE) ke bank dalam negeri.

Pemerintah memberikan insentif berupa pemangkasan pajak bunga deposito hingga berada pada posisi 0 persen bagi eksportir yang menyimpan DHE di bank nasional dalam bentuk deposito valas. Apabila disimpan dalam bentuk deposito dalam waktu satu bulan, tarif ajak bunga diturunkan menjadi 10 persen, tiga bulan 7,5 persen, enam bulan 2,5 persen, dan di atas enam bulan bunganya 0 persen.

"Ini jelas untuk mengurangi tekanan penurunan nilai tukar rupiah atas US$ pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut dia, paduan insentif dari sisi tarif pajak yang lebih rendah dan insentif bunga yang lebih rendah harusnya disambut oleh para pelaku usaha. Khususnya mereka yang selama ini banyak melakukan ekspor, tapi devisa hasil ekspornya tidak disimpan di sistem perbankan Indonesia.

Dia juga menyerukan agar kebijakan insentif bunga dan insentif pajak tersebut dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. "Sehingga bisa segera diimplementasikan," ujar Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI itu.

Menurutnya masih ada stimulus yang ditunggu untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Yakni, menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan ekonomi saat ini. Mengingat momentum turunnya harga minyak dunia pada kisaran US$ 40-an per barrel.

"Tentunya kebijakan penurunan harga BBM ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat dunia usaha. Dengan turunnya harga BBM diharapkan biaya produksi akan berkurang. Harga barang di tingkat konsumen tetap bisa dijaga pada supaya dalam daya beli masyarakat," ujarnya.

Bagi Misbakhun, belum diumumkannya penurunan harga BBM bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi tahap II saat ini mungkin disebabkan pemerintah memerlukan koordinasi lebih menyeluruh.