Ketum Partai Hanura Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Ia berharap, alokasi kenaikan tunjangan ini dialihkan pada pihak yang lebih membutuhkan dan terdampak langsung.

"Ya enggak usah dulu, masih banyak yang dipikirkan pemerintah untuk memberikan suatu perbaikan nasib pihak-pihak yang lebih tidak beruntung dari anggota DPR," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 15 September 2015.

Wiranto berharap, alokasi kenaikan tunjangan bagi anggota DPR dialihkan ke yang lain, karena dampak inflasi sangat dirasakan oleh banyak kalangan.

"PNS, TNI, Polri, dan banyak pihak lain merasa pendapatnya perlu bertambah, karena adanya inflasi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan itu sesuatu yang wajar. Sebab, kenaikan ini menyesuaikan dengan kenaikan tunjangan semua lembaga negara.

Selain itu, menurutnya, perlu ada format gaji dan tunjangan pejabat negara, agar gaji Presiden tidak kalah oleh gaji direksi perusahaan BUMN.

"Sebetulnya gini, tunjangan gaji kehormatan dan jabatan itu kan setiap institusi disesuaikan, kami sudah konfirmasi menkeu terkait kenaikan tunjangan itu, ternyata tidak hanya DPR saja," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 September 2015.

Menurutnya kenaikan tunjangan dan gaji setidaknya mengacu pada tiga parameter. Pertama, penyesuaian terhadap inflasi. Kedua, penyesuaian terhadap daya beli. Ketiga, benefit atau keuntungannya. (asp)