Pakta Integritas Ala SBY, Cara Kendalikan Menteri

Sabtu, 12 September 2015 - 06:05 WIB

Oleh :

Jokowi Terima Kunjungan SBY di Istana Negara

Sumber :

ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

VIVA.co.id

- Salah satu menteri Kabinet Kerja, Rizal Ramli, kerap menimbulkan kegaduhan di internal kabinet. Bahkan Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutnya kerap memancing perselisihan dengan menteri lainnya.

Rizal yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bahkan sempat melawan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara atas kekisruhan yang terjadi pada pemerintahan saat ini. Apalagi, itu hanya dipicu oleh satu orang.

Rizal Ramli tentang Ahok: Serahkan pada Tuhan Menghukumnya

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pada Jumat 11 September 2015 mengungkap bagaimana cara SBY memimpin para menterinya, sehingga mereka tak melawan program yang sudah disepakati.

Roy mengatakan, agar tak terjadi kekisruhan di internal kabinet, saat itu SBY meminta semua menterinya menandatangani semacam pakta integritas.

"Sebelum memegang amanah, saat itu sudah menandatangani "pakta integritas"," kata Roy kepada VIVA.co.id.

Menurut Roy, saat akan menjalankan tugasnya sebagai menteri, semua sudah mengetahui ranah masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

"Zaman dulu semua terintegritas dan tertata rapi sesuai protap dan tupoksinya masing-masing," kata dia.

Kemudian, kata dia, setiap kali ada sidang kabinet, SBY dan Wakilnya Boediono serta para menteri koordinator selalu memberikan arahan juga solusi atas masalah saat ini.

"Jadi kami benar-benar merasa memiliki bapak di kabinet. Disamping senior-senior dan ketua kelas," kata dia.

Sehingga, ketika melihat pemerintahan saat ini yang terjadi konflik di internal kabinet, Roy mengaku miris dengan keadaan rakyat.

"Kasian rakyat Indonesia dan masa depan NKRI kalau terus begini," ujar dia.

Sementara, menurut mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, jika ada menteri yang kerap mengumbar pernyataan kontroversial di media dan memancing perselisihan dengan menteri lainnya, maka presiden memberi teguran tegas.

"Kalau ada pertengkaran antar menteri pasti seharusnya kena SP1," kata Zulkifli.