Soal Jatah Menteri, PAN Pasrah ke Jokowi

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyatakan kewenangan penetapan pejabat negara sepenuhnya milik Presiden Joko Widodo. Meski begitu, PAN akan memberikan stimulus kepada pemerintah, utamanya di bidang ekonomi, setelah partainya bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Saya ketua MPR, paham tata negara, paham aturan bahwa itu hak prerogatif Presiden. Berkali-kali saya katakan PAN bergabung untuk memberikan vitamin dan mudah-mudahan bisa direspons pasar dengan positif," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jumat 11 September 2015.

Zulkifli bahkan menganggap bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan bentuk kontribusi paling besar kepada pemerintah. Dia mengamini alasan ketua umum PDIP yang membujuknya untuk bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Bu Mega (Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri) ketika hari konstitusi di sini, mengatakan, 'Pak Zul, kalau kita terus kotak-kotak [baca: berkelompok] seperti ini susah. Harus ada kepercayaan, saling bersama,'" ujar Zulkifli.

Kabar mengenai jatah menteri dari PAN kian santer usai partai itu bergabung dengan KIH. Apalagi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Soetrisno Bachir sebelumnya mengaku bersedia jika kader partainya masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Soetrisno, sektor ekonomi tengah menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, sehingga partainya siap bila memang dibutuhkan untuk mengisi jabatan di sektor tersebut.