PB HMI Desak Jokowi Copot Tiga Menteri

VIVA.co.id - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan pernyataan mengenai reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Organisasi mahasiswa tertua di Indonesia itu menilai, sejumlah menteri Kabinet Kerja layak untuk dicopot.

"Kami menilai kinerja tim Kabinet Ekonomi seperti Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro dan Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Sofyan Jalil juga gagal memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," kata Ketua PB HMI, Agus Toro, dalam siaran persnya, Kamis, 9 Juli 2015.

Agus mencatat, di bawah kepemimpinan Bambang dan Sofyan Jalil, nilai tukar rupiah melemah, pertumbuhan ekonomi lamban, dan daya beli masyarakat juga turut melemah. Akibatnya, masyarakat masih banyak yang hidup di bawah kelayakan.

"Jadi kondisi perekonomian nasional kita belum tumbuh secara baik bahkan cenderung loyo sehingga kepercayaan rakyat terhadap tim kerja kabinet kerja khususnya bidang ekonomi dan keuangan sangat kurang," ujar Agus menambahkan.

Agus juga mengkritik kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Yasonna sering menciptakan kegaduhan politik dan menurunkan citra pemerintah sebagai institusi negara yang bijaksana, adil dan sportif seperti kebijakan yang mengesahkan salah satu dari dua Munas Golkar yang sedang bersengketa, juga kebijakannya terhadap  Muktamar PPP yang sedang berkonflik.

"Ini menurunkan kepercayaan publik," ujar dia.

Meski demikian, Agus memuji sejumlah menteri yang dinilai sudah bekerja cukup baik. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Menkopolhukam sukses mengamankan, mengkoordinasi dan menyelenggarakan agenda besar seperti Konferensi Asia Afrika dan mampu membangun hubungan baik antara Pemerintah Pusat dengan Papua, Aceh dan daerah-daerah yang selama ini memiliki conflic of interest dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Agus berpendapat, langkah pemerintah pusat seperti pemberian grasi terhadap beberapa tahanan politik Papua yang tergabung adalah Organisasi Papua Merdeka perlu diapresiasi. Lalu komitmen pemerintah khususnya Menkopolhukam terhadap penyelesaian masalah HAM masa lalu.

(mus)