Menhan: Pilih Panglima TNI, Jokowi Tak Perlu Libatkan PPATK
Jumat, 5 Juni 2015 - 17:31 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo dinilai tak perlu meminta masukan dari Komnas HAM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memilih Panglima baru TNI. Demikian kata Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM.
"Tidak usah, presiden yang pakai kok. Kalau ada apa-apa, presiden yang tanggung jawab," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jawa barat, Jumat 5 Juni 2015.
Baca Juga :
Namun, memang hanya tiga calon yang berhak menjadi Panglima, mereka adalah Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut.
"Ada tiga yang diajukan, lalu maju ke presiden, lalu presiden liat mana yang titik berat penugasannya apa?" ujar dia.
tetapi, kata Tedjo meski prioritas pembangunan di kemaritiman, kata Tedjo, bukan berarti yang ditunjuk menjadi panglima adalah kepala staf Angkatan laut.
"Kalau KASAD dan KSAU punya visi dan misi kemaritiman ya boleh," kata dia.
Sebenarnya, kata Tedjo yang berhak dicalonkan menjadi panglima adalah tiga kepala staf angkatan dan mantan kepala staf tetapi yang masih aktif. Namun, tidak ada lagi mantan kepala staf yang masih aktif, sehingga hanya tiga kepala staf saja yang bisa menjadi panglima.
"Kita tunggu saja siapa yang ditunjuk," ujar dia. (ren)