Mabes Polri Tak Keluarkan Izin untuk Muktamar PPP di Surabaya

Rabu, 15 Oktober 2014 - 18:49 WIB

Oleh :

Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pati Polri

Sumber :

VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan menggelar Muktamar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 15 Oktober 2014. Rencananya, acara tersebut akan berakhir pada 18 Oktober mendatang.

Yandri Susanto Dorong Desa di Serang Wujudkan Swasembada Pangan

Namun, Polda Jawa Timur tidak memberikan rekomendasi pada Mabes Polri untuk mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan, STTP tidak dikeluarkan dengan sejumlah alasan.

"Jadi ada beberapa pertimbangan dari permintaan keputusan dewan tinggi partai, kalau undangan harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris. Hal itu dipenuhi dulu, baru kami beri izin," kata Sutarman saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu 15 Oktober 2014.

Sutarman membeberkan bahwa izin keramaian acara muktamar yang digelar kubu Emron Pangkapi dan Romi Cs, belum dikantongi oleh panitia penyelenggara muktamar. Padahal, izin tersebut seharusnya sudah harus diurus sebelum acara itu dilaksanakan.

"Jadi izin itu adalah izin keramaian," tegas Sutarman.

Untuk diketahui, dengan tidak adanya STTP, maka polisi tidak bertanggungjawab apabila ada kerusuhan atau kekisruhan selama kegiatan muktamar berlangsung.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tidak mengakui dan menegaskan bahwa forum muktamar tersebut

SDA menuturkan, Mahkamah Partai sudah memutuskan bahwa ketua umum yang sah adalah dia dengan Sekretaris Jenderal Muhammad Romahurmuziy alias Romi. Namun, Romi sekarang justru menggelar muktamar.

Mantan menteri agama itupun mengklaim Kapolri dan Kapolda Jawa Timur sudah memberikan pernyataan bahwa Muktamar Surabaya tersebut ilegal karena tidak mendapatkan surat tanda terima pelaksanaan kegiatan dan surat tanda persetujuan penyelenggaraan kegiatan.