Hasto jadi Tersangka KPK, Cak Imin Nilai Tak Ada yang Berani Politisasi Hukum

Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai tak ada yang berani membuat kasus hukum dipolitisasi. Hal itu termasuk kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku.

"Saya kira tidak ada yang seberani itu ya," kata Cak Imin di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2024.

Cak Imin mengaku kaget langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia berharap agar Hasto bisa berlapang dada melalui kasus hukum yang menjeratnya.

"Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, semoga Pak Hasto melalui ini dengan sabar dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP menanggapi langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku. PDIP menduga ada politisasi hukum di balik penetapan status tersangka terhadap Hasto.

Status tersangka yang menjerat Hasto terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Kasus ini juga menyeret eks caleg PDIP Harun Masiku sebagai tersangka.

Pihak PDIP menyebut pemanggilan terhadap Hasto kerena yang bersangkutan bersuara kritis terkait kontroversi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres dan cawapres.

"Kemudian sempat terhenti. Lalu, muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Maka itu, Ronny menduga penetapan tersangka terhadap Hasto kental bermuatan politis.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen PDIP, dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," ujar dia. 

Dia menyinggung ada beberapa indikasi seperti adanya upaya pembentukan opini publik yang terus menerus mengangkat isu Harun Masiku. Hal itu baik melalui aksi-aksi demo di KPK, maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

"Adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi," kata Ronny.