Agung Laksono soal Kisruh Kursi Ketua PMI: Biar Nanti Dinilai Pemerintah

Bogor, VIVA – Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono angkat bicara soal polemik yang muncul imbas perebutan kursi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Agung berebut kursi Ketua PMI dengan Jusuf Kalla (JK) melalui Munas. 

Diketahui, Jusuf Kalla dalam Munas terpilih keempat kalinya menjadi Ketua PMI periode 2024-2029. Sementara itu, Agung melalui Munas tandingan ditetapkan sebagai Ketua PMI periode 2024-2029. 

Terkait polemik tersebut, Agung mengatakan dirinya menyerahkan ke pemerintah terkait pengurusan siapa yang dinilai sah. 

“Acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin sih secepatnya,” kata Agung kepada wartawan usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024. 

Agung mengatakan, JK sudah cukup lama menjadi Ketua PMI. Dia pun menilai PMI butuh perubahan di bawah kepemimpinan sosok yang baru. 

“Lebih baik adalah, kan pak JK sudah 3 periode ngapain, jadi masuk ke 4. Saya kira wajar lah, ada perubahan,” ungkap dia.

JK Polisikan Agung Laksono

JK sebelumnya melaporkan Agung Laksono ke polisi terkait kisruhnya pemilihan Ketum PMI. Adapun JK secara aklamasi menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029. 

Agung Laksono sebelumnya mengaku didukung oleh mayoritas peserta Musyawarah Nasional (Munas) PMI sebelum penetapan Ketua Umum PMI. Hal itu yang jadi pemicu Jusuf Kalla untuk melaporkan Agung ke polisi.

JK menilai tindakan Agung Laksono merupakan ilegal dan melawan hukum. "Sudah dilaporkan ke polisi, bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum, karena tidak boleh begitu," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

JK menyebut Agung berkhianat dan memiliki sifat memecah belah. Salah satunya, kata dia, Agung sempat memecah belah Partai Golkar.

"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan, karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," kata JK.

Di sisi lain, Agung Laksono menegaskan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada 8-10 Desember 2024.

Munas tandingan ini berbeda dari Munas PMI yang menetapkan eks Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua umum PMI. "Iya betul (terpilih sebagai ketua umum PMI), kita ada Munas di Hotel Sultan," kata Agung saat dihubungi wartawan, Senin, 9 Desember 2024. 

Agung menyatakan, Munas tandingan PMI ini digelar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia menyebut, Munas tandingan digelar karena adanya kekecewaan dari pengurus PMI yang merasa dipasung aspirasinya.

"Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu, lalu dengan arogansi kekuasaan seperti itu, lalu akibat itu mereka bikin tandingan sendiri, karena di sini ada kebebasan, sebelumnya terkunkung gitu," tutur dia.