Dorong Partisipasi Kelompok Rentan di Pilkada 2024, Setara Institute Beri 8 Rekomendasi

Jakarta, VIVA - Perlunya peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam perhelatan demokrasi seperti Pilkada 2024. Isu kelompok rentan dinilai masih belum diperhatikan.

Demikian dibahas Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Jawa Barat dalam workshop bertajuk 'Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi', Selasa-Rabu, 19-20 November 2024 di Jayakarta Suite, Dago, Bandung, Jabar. 

Peneliti Setara Institute Merisa Dwi Juanita menjelaskan workshop atau lokakarya ini diikuti oleh berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil di Jabar. Mereka selama ini aktif dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, komunitas keagamaan, penyandang disabilitas, serta penggerak isu kesetaraan.

"Komunikasi strategis menjadi pendekatan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan," kata Merisa dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.

Dia bilang perlu dalam kemampuan untuk melakukan kampanye inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak. Ia menekankan hal itu sebagai pilar utama dalam memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah.

Sementara, perwakilan Koalisi Aspirasi Jabar, Risdo Maulitua menuturkan, para peserta juga melakukan praktik langsung dalam pembuatan konten kampanye yang inklusif jelang pencoblosan Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November.

Selain itu, mereka juga menyusun rekomendasi rumusan kebijakan terkait isu kelompok rentan yang akan terus diperjuangkan untuk mewujudkan Jabar yang inklusif.

Menurut Risdo, rekomendasi kebijakan tersebut dituangkan ke dalam delapan poin. Dia menuturkan 8 rekomendasi kebijakan akan disampaikan langsung dalam acara "Ngariung Bersama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat', yang akan dihelat pada Kamis hari ini. 

"Diharapkan rekomendasi tersebut didengar secara langsung dan menjadi prioritas dalam program calon gubernur dan wakil gubernur terpilih demi mewujudkan masyarakat Jabar yang inklusif," ujar Risdo.
 
Berikut 8 rekomendasi rumusan kebijakan dari Setara Institute dan koalisi Aspirasi Jabar.

Pertama, memastikan seluruh aparat Pemda di Jabar mengadopsi perspektif inklusif dalam penyusunan kebijakan. Selain itu dalam penyediaan layanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas atau kesehatan.

Lalu, yang kedua yaitu, mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atau pencabutan aturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, etnisitas, gender, disabilitas, atau kondisi kesehatan.

Untuk yang ketiga, mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dalam menjaga kebebasan beragama dan memastikan kerukunan antarumat beragama di Jabar melalui penghapusan diskriminasi terkait pendirian rumah ibadah, kegiatan keagamaan, persekusi, "bullying" (perundingan)di sekolah, serta pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan dan kelompok agama minoritas.

Keempat, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas beserta implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas yang menjamin 22 hak penyandang disabilitas serta memastikan kebijakan berbasis kesetaraan yang melibatkan kelompok disabilitas dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Kelima, mendorong akselerasi penyusunan RAD Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menjamin hak perempuan, khususnya perempuan rentan, dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Keenam, membangun kultur inklusif melalui pendidikan dengan mengedepankan pencegahan terhadap bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual, serta menumbuhkan semangat inklusif di kalangan siswa.

Ketujuh, mengawal pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan kritis yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti penanggulangan HIV/AIDS, kematian ibu dan anak, stunting (gagal tumbuh kembang), perdagangan orang, penggusuran dan isu lainnya.

Adapun yang kedelapan yaitu mendorong pelibatan masyarakat terutama dalam perumusan program pemerintah terutama untuk isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak. Selain itu, sumber daya dan anggaran digunakan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat Jabar.