Keluar dari Persepsi, Poltracking: Demi Jaga Integritas

Jakarta, VIVA – Poltracking Indonesia memilih independen demi mempertahankan integritas dan responsibilitas kejujuran lembaga survei dalam mengambil data. Sebagai lembaga survei paling akurat di Indonesia, keputusan berani Poltracking Indonesia untuk keluar dari Persepsi menunjukkan komitmen terhadap integritas menjaga kualitas data. 

"Poltracking Indonesia pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking Indonesia keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Masduri Amrawi, Direktur Poltracking Indonesia Indonesia, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat 8 November 2024.

Poltracking Indonesia telah membangun reputasi selama 12 tahun, sehingga menolak untuk mengorbankan integritas hanya karena satu survei Pilkada Jakarta dengan proses verifikasi yang tidak objektif.

Poltracking Indonesia telah membuktikan keakuratannya dalam berbagai momen penting pemilihan di Indonesia. Mulai dari Pemilu 2014 hingga Pemilu 2024, hasil survei dan quick count Poltracking Indonesia selalu menunjukkan presisi tinggi.

"Hasil quick count Poltracking Indonesia paling presisi di antara anggota-anggota Persepi. Termasuk hasil Pilpres 2019, hasil survei hanya selisih 1% dan quick count selisih 0,52% dengan hasil resmi KPU," tegas Masduri.

Keunggulan Poltracking Indonesia tidak hanya terlihat dalam skala nasional. Bahkan dalam Pilkada Bengkulu 2020, quick count Poltracking Indonesia mencapai tingkat akurasi sempurna dengan selisih 0% dari hasil resmi.

Poltracking Indonesia sangat ketat dalam proses sampling. Poltracking Indonesia mempertahankan Primary Sampling Unit (PSU) awal dan hanya melakukan penggantian jika benar-benar diperlukan, demi menjaga kualitas data.

Keputusan Poltracking Indonesia keluar dari Persepsi demi mempertahankan integritas lembaga survei agar berani untuk tidak diintervensi dan jujur dalam melaksanakan proses pengambilan data. Potracking berkomitmen menghadirkan survei berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia.