Kala Ahmad Luthfi Ingin Jadikan Rumah Gubernur Sebagai Rumah Rakyat

Semarang, VIVA — Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 02, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya keterbukaan dan pelayanan publik yang responsif dalam debat perdana Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. 

Luthfi berkomitmen untuk menjadikan rumah dinas gubernur sebagai “rumah rakyat” sebagai simbol keterbukaan pemerintah terhadap warganya. 

Menurutnya, langkah ini adalah upaya nyata untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Dalam debat yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU Jateng pada Rabu, 30 Oktober 2024, Luthfi menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah.

“Kita semua memiliki dasar hukum, yakni UU No. 14 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengakses informasi publik. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Jawa Tengah. Keterbukaan ini adalah fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat," katanya.

Luthfi kemudian mengungkapkan bahwa konsep “rumah gubernur sebagai rumah rakyat” adalah wujud konkret dari pelayanan publik yang lebih dekat dan terbuka bagi masyarakat. 

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah adalah perwakilan pemerintah dalam pelayanan publik. Mereka adalah duta-duta yang mewakili pemerintah dalam melayani masyarakat,” jelas Luthfi. 

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan langsung dari OPD-OPD dalam pelayanan publik dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Luthfi melanjutkan, dengan membuka akses bagi masyarakat untuk berkunjung ke rumah gubernur pada hari-hari tertentu, diharapkan masyarakat merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. 

Ia menilai bahwa langkah ini akan memungkinkan warga untuk menyampaikan langsung aspirasi, kritik, dan masukan terhadap program-program pemerintah.

“Dengan menjadikan rumah gubernur sebagai rumah rakyat, masyarakat dapat berkunjung kapan saja di hari yang ditentukan. Mereka bisa langsung berinteraksi, menyampaikan pandangan, serta mengawal jalannya pemerintahan di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Lebih jauh, Luthfi menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tahu dengan jelas apakah pemimpin mereka benar-benar memahami permasalahan di lapangan atau hanya sekadar melakukan pencitraan. 

“Masyarakat akan tahu apakah gubernurnya benar-benar bekerja atau hanya tampil untuk pencitraan. Ketika masyarakat merasa kurang puas, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap tingkatan pemerintahan,” pungkasnya.

Dengan janji untuk menjadikan rumah gubernur sebagai “rumah rakyat,” Luthfi berharap pelayanan publik di Jawa Tengah bisa semakin maju dan terbuka.