Nasdem Tegaskan Surya Paloh Tak Mau Jadi Wantimpres

Jakarta, VIVA - Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Surya Paloh tidak ingin menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Surya Paloh kata dia justru ingin menjadi sosok yang memberikan banyak ide tentang proses bernegara.

Hal itu ditegaskan Willy saat disinggung mengenai peluang Surya Paloh menjadi Wantimpres di era Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, Pak Surya kan enggak mau. Pak Surya tuh ya beliau berteman yang memberikan advice. Pak Surya kan bukan tipe orang yang mau day to day. Beliau lebih banyak memberikan ide tentang proses berbangsa dan bernegara," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Willy mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang akan menjadi Wantimpres. Dia hanya berharap sosok tersebut merupakan negarawan.

"Orangnya saya enggak tahu. Siapa nanti itu ya. Tapi tentu itu yang negarawan ya, orang yang sudah selesai dengan dirinya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024. Di antaranya yang dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Dudung Abdurrahman, hingga Terawan Agus Putranto.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan Penasihat Khusus Presiden yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo itu tentu berbeda dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau disingkat Wantimpres.

“Wantimpres RI itu sebuah lembaga negara sendiri, berbeda dengan Penasihat Presiden,” kata Hasan Nasbi dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Kata dia, Wantimpres juga dibakukan namanya di dalam Undang-Undang yaitu Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Sementara Wiranto yang dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan mengatakan, sebaiknya ditanyakan kepada Sekretaris Kabinet agar lebih jelas terkait posisi Penasihat Khusus Presiden sama atau tidak dengan Wantimpres.

“Nanti kita bicarakan, nomenklaturnya nanti akan diketahui setelah semuanya diselesaikan dengan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Menurut dia, tugas Penasihat Khusus Presiden tentunya koordinasi langsung kepada Presiden Prabowo. Hanya saja, ia mengakui akan tetap meminta masukan dari kementerian atau lembaga sebagai informasi tambahan untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo.

“Karena Penasihat Presiden, ya tentunya pada Presiden (koordinasinya). Tapi masukan-masukan yang kita dapatkan tentunya dari berbagai pihak yang bersangkutan tugas misi saya,” jelas dia.