Gerindra Beberkan Alasan Prabowo Tambah Menko di Kabinet: Supaya Komunikasi Efektif
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Jakarta, VIVA - Kabinet Merah Putih era Presiden RI Prabowo Subianto jadi perhatian karena jumlah kementerian serta posisi menteri koordinator atau menko bertambah. Ada alasan Prabowo menambah jumlah posisi menteri termasuk menko.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Prabowo menambah jumlah menko. Menurut dia, hal itu wajar terjadi untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga yang relatif bertambah.
Ia menyebut peran menko dapat membuat komunikasi antar pejabat di kabinet pemerintahan berjalan lebih baik.
"Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah," kata Muzani usai menghadiri pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Tujuh menteri koordinator pada era pemerintahan Prabowo meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Jumlah menteri koordinator pada Kabinet Merah Putih ini bertambah tiga instansi dari periode Kabinet Indonesia Maju yang berjumlah empat kementerian koordinator.
Muzani pun menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelantikan Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri berikut lima kepala lembaga yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Dalam acara itu, Muzani menekankan pentingnya dukungan kabinet dalam mewujudkan program-program pemerintahan. Ia menyatakan pidato presiden yang disampaikan di hadapan MPR saat pelantikan merupakan visi bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian.
"Kami berharap program yang dilakukan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh rakyat," imbuhnya.