Peran Penting Organisasi Masyarakat Sipil Jaga Stabilitas Demokrasi saat Transisi Pemerintahan

Jakarta, VIVA - Stabilitas sosial dan demokrasi di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto jadi perhatian penting. Organisasi masyarakat sipil atau OMS diharapkan punya peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah transisi pemerintahan.

Demikian dibahas dalam seminar bertema OMS sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan.

Salah seorang pembicara yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan transisi pemerintahan tak hanya melibatkan perubahan pemimpin. Namun, menurutnya juga pertaruhkan masa depan demokrasi Indonesia. 

Menurut dia, OMS harus memainkan peran aktif dalam menjaga demokrasi tetap sehat, terutama saat kekuatan politik besar menguasai semua aspek pemerintahan.

Adi menyinggung kondisi politik saat ini dengan mayoritas partai politik mendukung Prabowo. Kondisi itu akan membuat peran pengawasan parlemen menjadi sangat lemah. 

"Hal ini dapat menciptakan vacuum dalam proses checks and balances yang sangat penting bagi kesehatan demokrasi kita. Jika OMS tidak bersuara, maka pemerintah akan berjalan tanpa kontrol yang memadai," ujar Adi, dikutip pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Adi juga menyoroti dalam konteks koalisi besar saat ini, parpol cenderung lebih fokus mempertahankan kekuasaan daripada menjalankan fungsi pengawasannya. Dia mengkritisi seperti misalnya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diberlakukan.

"Seperti kenaikan harga BBM, diterapkan, partai-partai pendukung pemerintah akan cenderung bungkam, karena mereka sudah menempatkan kakinya di pemerintahan," lanjut Adi. 

Menurut dia, OMS harus tampil sebagai 'penjaga demokrasi' yang kritis. Harapannya, untuk menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.

Sementara, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan penting peran OMS dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan politik. Dia bilang, kebebasan berpendapat dan keterbukaan dalam ruang publik mesti tetap dipertahankan sebagai bagian dari proses demokrasi. 

Dia mengingatkan kebijakan publik yang baik bukan hanya dilihat dari niatnya. Tapi, dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. "OMS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok elit politik," jelas Adinda.

Adapun dalam seminar ini menggarisbawahi OMS tak hanya berfungsi sebagai pengkritik pemerintah. Namun, juga sebagai penjaga harmoni sosial terutama saat masa transisi politik yang rentan terhadap polarisasi dan ketidakstabilan. 

Posisi dan peran OMS diharapkan bisa merangkul semua pihak untuk menjaga stabilitas, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.