Menlu Retno Sebut Situasi Politik Tak Stabil di Myanmar Picu Aktivitas Kriminal Lintas Negara

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti Pertemuan Menlu ASEAN dengan Perwakilan Komite HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) di Vientiane, Laos, Rabu, 24 Juli 2024.
Sumber :
  • ANTARA

Vientiane, VIVA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan krisis di Myanmar yang mengganggu stabilitas negara tersebut menyebabkan banyaknya aktivitas kriminal lintas batas, seperti perdagangan manusia hingga judi daring di kawasan ASEAN.

Di sela Konferensi Tingkat Tinggi Ke-44 dan Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024, Retno mengatakan bahwa kejahatan terorganisasi lintas batas menjadi kekhawatiran yang timbul di hampir semua negara ASEAN.

"Kekhawatiran transnational organized crime, online scamming, judol (judi online), itu menjadi concern hampir semua negara. Concern ini disampaikan dalam konteks Myanmar. Jadi, Myanmar yang tidak stabil menyebabkan banyaknya aktivitas yang terkait dengan kriminal yang sifatnya lintas batas," kata Retno dalam keterangan pers di Vientiane, Laos, Rabu.

Sejumlah warga di Yangon, Myanmar, Senin (25/7/2022), menggelar protes pascaeksekusi mati para aktivis.

Photo :
  • ANTARA/Lu Nge Khit/via REUTERS.

Dia mengatakan bahwa kerja sama di antara negara ASEAN perlu diperkuat untuk mengatasi sejumlah kejahatan kriminal yang muncul, seperti perdagangan manusia, judi daring, hingga kejahatan scam daring.

Indonesia pun menjalin kerja sama bilateral dengan Kamboja, Myanmar dan Filipina untuk menangani kejahatan lintas batas, terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Menurut Retno, kerja sama bilateral dengan otoritas negara setempat diperlukan karena berkaitan dengan penanganan atau evakuasi korban warga negara Indonesia (WNI) di negara yang bersangkutan.

Selain kerja sama bilateral, pemimpin negara ASEAN juga menyepakati deklarasi saat Keketuaan Indonesia tahun 2023.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Jaringan Internasional

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Deklarasi tersebut menekankan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas mengingat korban yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara anggota ASEAN.

"Pada saat Indonesia menjadi ketua, ada sebuah deklarasi. Deklarasi kerja sama penanganan kejahatan lintas batas yang terkait dengan teknologi. Ini termasuk masalah online scamming dan juga judi online. Jadi, kita berusaha untuk tangani masalah ini, baik secara bilateral maupun secara ASEAN," kata Retno. (ant)