Masa Kecil Sulit Sekolah, Membuat Cagub Andra Soni Bercita-cita Bikin Sekolah Gratis di Banten

Andra Soni Bersama Raffi Ahmad
Sumber :
  • Istimewa

Banten, VIVA – Andra Soni, calon gubernur atau cagub di Pilkada Banten, punya sejarah saat dirinya susah bersekolah. Andra lahir dari keluarga petani di Payakumbuh, 12 Agustus 1976. Masa kecilnya dilalui dengan tidak mudah, pendapatan keluarga hanya cukup untuk makan hari itu saja.

Suatu hari, orangtua Andra Soni pernah kehabisan uang. Sehingga keluarga itu merantau ke Pekanbaru, Riau. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bapak dari Andra sampai menjadi kuli bangunan. Saati itu dia masih balita.

Keluarga ini kemudian merantau ke Malaysia karena penghasilan sebagai kuli tidak cukup. Menyeberangi Selat Malaka, Andra Soni kecil ikut ke negeri Jiran itu. Bahkan sempat mengenyam pendidikan di sana.

Walau lulus SD, dia sempat tidak bisa masuk SMP karena masalah dokumen. Akhirnya Andra Soni mengikuti kakaknya di Ciledug, Kota Tangerang. Walau sang kakak juga terbatas, Andra Soni mengaku tetap bersemangat melanjutkan sekolahnya.

"Sekolah saya tinggal bersama kakak saya, tapi saya enggak sekolah di Ciledug, saya sekolah di Jakarta, berarti dari Ciledug berangkatnya. Saya pernah enggak bisa pulang, kehabisan ongkos, ditawarin nginep. Namanya ditawarin nginep, mau, kamarnya ada, kasurnya, sarapannya," jelas Andra Soni, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dia menginap di rumah temannya. Temannya tersebut orangtuanya adalah petinggi negeri. Di situ, Andra diangkat sebagai anak. Orangtua angkatnya tersebut adalah Raden Muhidin Wiranata Kusuma, putra dari Raden Aria Adipati Wiranata Kusuma, Menteri Dalam Negeri Indonesia pertama. 

Melihat semangat seorang anak kecil bernama Andra untuk bersekolah walau sampai kehabisan ongkos itu, mereka membiayai Andra hingga lulus SMA. Andra menganggap pendidikan adalah barang mewah.

"Itu bapak angkat saya. Dia yang melanjutkan saya sekolah sampai saya lulus SMA," jelasnya.

Selepas SMA, Andra Soni lanjut kuliah. Ia mengambil Diploma 3. Untuk biaya kuliahnya tersebut, dia sembari bekerja. Dari hasil itu ia membayar kuliah dengan dicicil.

Tapi pada 1997-1998, krisis monoter menghantam Indonesia. Perusahaannya tempat bekerja terimbas dan harus gulung tikar alias tutup. Ia kemudian menjalani pekerjaan sebagai kurir pengantar dokumen.

Lantaran kesibukan sebagai kurir, sempat membuat waktu kuliahnya terganggu. Dia kemudian pindah untuk bisa kuliah pada malam hari.

"Saya bayar sambil nyicil. Disitu saya bekerja lagi, saya dapat uang lagi. Tapi saya pindah (kelas) malam. Mata kuliah itu keahlian saya, manajemen pemasaran," tuturnya.

Pengalaman hidup yang sulit dalam mendapatkan pendidikan itu, membuat Andra Soni saat ini mencita-citakan untuk sekolah gratis. Apalagi sekarang dirinya maju di Pilgub Banten 2024. Sekolah gratis yang dicita-citakannya itu adalah untuk SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) negeri maupun swasta. Terlebih menurutnya, rata-rata lama pendidikan pelajar di Banten hanya sembilan tahun atau hingga kelas 3 SMP saja.

Ketersediaan ruang dan fasilitas sekolah juga mesti memadai. Sekolah vokasi juga menurutnya harus diperhatikan agar melahirkan tenaga siap kerja atau pengusaha muda yang bisa menciptakan lapangan kerja.

"Dengan sekolah gratis, setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga, mulai jenjang setara SMA, SMK, MA negeri dan swasta di Banten," katanya.

Banten yang juga dikenal sebagai Bumi Seribu Kyai Sejuta Santri, menurutnya juga harus mengedepankan pendidikan moral, agama dan akhlak bagi anak muda. Peran guru ngaji di madrasah dan kampung, juga sangat penting dan besar dalam membangun generasi penerus yang berkarakter.

Dengan sekolah gratis, juga pendidikan agama dan guru ngaji itu, target Indonesia Emas 2045 menurutnya bis dicapai dengan baik tanpa mengesampingkan kearifan daerah.

"Program ini juga memberikan kompensasi gaji bulanan untuk guru ngaji guna meningkatkan pendidikan moral dan agama. Keseluruhan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten secara menyeluruh, merata, dan berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan standar internasional," jelasnya.