BW Soroti Netralitas hingga Potensi Politik Uang di Pilkada Sumut: Bohir Menopang Itu

Jakarta, VIVA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto alias BW menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) di setiap penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pilkada 2024.

BW menyoroti ada tiga hal yang akan terjadi di Pilkada 2024. Menurut dia, tiga hal itu kemungkinan juga akan terjadi di Pilgub Sumut 2024.

"Netralitas, politik uang, yang ketiga adalah kriminalisasi. Di semua Pemilu khususnya di Pilkada ada tiga hal yang terjadi. Dan, ini dapat dipastikan di Sumut kemungkinan juga akan terjadi," kata BW di Kota Medan, Rabu 25 September 2024.

BW menyampaikan aparatur sipil negara (ASN) dibagi tiga yakni ASN pegawai negeri, ASN penyelenggara, ASN aparat hukum. Kata dia, ketiga itu sangat berpotensi diduga akan terlibat dalam memenangkan salah satu paslon yang jadi peserta di Pilkada. 

"Jadi, netralitas dulu kita bahas. Ini kita lagi riset soal itu, misalnya di Sumut, penjabat itu ada yang mepromosikan. Bisa saja bohir, bisa juga jaringan. Yang punya kepentingan-kepentingan terhadap organisasinya (atau kelompok)," jelas BW.

Menurut dia, untuk wilayah Pilkada Sumut, BW melihat sudah ada ditempatkan ASN dijadikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Cara itu untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga untuk memenangkan salah satu paslon. 

"Ketika kemudian dia didukung dengan promosi itu, dia kan harus membalas itu. Sehingga dia melakukan pengendalian terhadap unsur-unsur dinas," lanjut BW. 

"Pj itu, dipromosikan, sehingga kemudian dia bekerja untuk itu," ujar BW.

Pun, dia menyinggungdi konteks keberadaan pemberi modal atau bohir yang saat ini diduga punya jabatan dengan akses kekuasaan di pemerintah pusat.

"Dalam kasus Sumut ada yang khas, suka atu tidak suka, Bobby itu punya relasi dengan Pak Jokowi atau pemerintah pusat. Itu fakta, sehingga kemudian bisa terjadi sinyalmen bahwa penempatan-penempatan Pj itu juga berkaitan dengan itu," ujar BW. 

"Bohir-bohir yang selama ini jadi bagian relasi kekuasaan itu, dia menopang itu," ucap Bambang kembali. 

Lalu, yang kedua, BW menyebut yang bakal melekat di pilkada adalah politik uang. Cara politik uang itu yang menyasar kelompok dengan kondisi keuangan menengah bawah. 

"Kedua itu, adalah politik uang, kenapa tadi kita bicara (Kelempok menengah ke bawah), karena di situ, di tempat tempat itu akan diserbu politik uang," jelas BW. 

Selanjutnya, yang ketiga yakni BW menyinggung Pilkada akan terjadi kriminalisasi, bagi lawan politik. Jika terjadi, ia khawatir hal itu membahayakan jalannya demokrasi di Pilkada 2024.

"Unsur-unsur desa, yang gak mau, akan dapat tekanan, jadi tadinya itu netralitas, bisa berubah jadi kriminalitas. Jadi ini berhubungan, gak bisa dipisahkan. Yang paling mengerikan itu adalah jangan sampai penegak hukum bermain juga," kata BW. 

BW menyampaikan bila ASN di penegak hukum sudah diduga bermain di Pilkada ini maka sebaiknya melaporkan kepada pihak terkait dan wewenang. 

"Tidak ada pilihan lain, maka langkah yang dilakukan, harus menggunakan instrumen-instrumen yang ada di kepolisian, ada Kompolnas dan propam," ujar BW.