Demokrat Serahkan ke Prabowo Soal Kabar Dapat Jatah 4 Menteri Kabinet

Jakarta, VIVA - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto terkait jatah menteri di kabinet pada pemerintahan mendatang. 

Partai Demokrat, ditekankan Herman, tidak akan mengintervensi Prabowo dalam menentukan jatah menteri untuk partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) termasuk isu Partai Demokrat mendapatkan jatah 3 hingga 4 menteri kabinet.

"Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya jadi bagi Demokrat tidak ingin mengganggu pemikiran beliau sebagai presiden dalam menentukan jumlah dan kriteria, ya serahkan saja, dan pada akhirnya nanti kita tunggu apa yang akan diumumkan oleh presiden pada waktunya," kata Herman Khaeron di Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Herman melanjutkan bahwa penentuan menteri kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena itu, Demokrat, memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan kriteria, portofolio, dan jumlah kabinetnya.

Apalagi, kata Herman, dalam revisi UU Kementerian, sudah diatur bahwa jumlah kementerian menjadi kewenangan penuh presiden.

"Oleh karenanya, saya kira wacananya adalah kementerian ke depan harus efektif, kerjanya untuk rakyat, ada target yang harus dicapai. Dan tentu pada akhirnya, kita bisa memenuhi terhadap cita cita kemerdekaan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ujarnya.

Herman juga mengatakan partai Demokrat mendukung penuh langkah Prabowo membentuk zaken kabinet. Menurut dia, Zaken kabinet bisa membuat pemerintahan efektif terutama dalam merealisasikan program-program prioritas dan andalan Prabowo-Gibran.

"Ya tentu menjadi harapan besar bahwa zaken kabinet dengan kerja-kerja yang lebih efektif kemudian memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa menjalankan tugas-tugas kementeriannya, ya itu saya kira hal keniscayaan yang harus menjadi kriteria dan keinginan presiden, tapi semuanya kita kembalikan ke presiden," ujarnya.

Lenin lanjut, Herman mengatakan Partai Demokrat menyerahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal nama-nama yang disiapkan untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya boleh ditanya kepada Ketua Majelis Tinggi atau kepada Ketua Umum, karana pengambil keputusan tertinggi ada di Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum," imbuhnya.