PPP Sebut Kabinet Zaken dengan Menteri Profesional Bisa Juga dari Kalangan Parpol

Jakarta, VIVA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa kabinet zaken yang jajaran menterinya direkrut berdasarkan keahliannya juga bisa datang dari kalangan partai politik (parpol).

"Jangan sampai dipahami bahwa zaken kabinet itu adalah menteri yang harus dari kalangan profesional atau nonpartai politik karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional," kata Awiek di Jakarta, Kamis malam, 12 September 2024.

Menurut dia, tidak sedikit kader parpol yang juga mempunyai keahlian profesional pada suatu bidang tertentu sehingga kapabel untuk mengemban kursi menteri.

"Contohnya, misalkan, menteri-menteri yang berlatar belakang (parpol) kayak Menpan RB, itu orang partai, Menkumham itu orang partai, dan banyak lagi yang ber-background parpol, dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus, dan tidak ada persoalan," katanya.

"Tentunya parpol tidak akan sembarangan mengusulkan orang sebagai calon menteri, tentu dilihat portofolionya."

Dia juga meminta publik tidak mengaitkan latar belakang parpol sebagai faktor penyebab bila ada menteri yang terjerat kasus, sebab hal tersebut bergantung pada kinerja menteri itu sendiri.

"Kita juga memahami bahwa ada menteri-menteri juga yang terkena kasus hukum, tetapi sekali lagi itu bukan gara-gara menterinya berasal dari partai ataupun tidak berasal dari partai. Semuanya tergantung dari kinerja yang dilakukan selama menjabat sebagai pembantunya presiden," katanya.

Untuk itu, dia menepis anggapan bahwa kabinet zaken harus selalu identik diisi dari kalangan profesional non parpol.

"Zaken kabinet itu adalah seorang menteri, anggota kabinet, yang bisa profesional dalam bidangnya. Tidak melihat latar belakangnya apakah karena dia itu latar belakang partai politik atau latar belakang non partai politik," ujarnya.

Awiek pun mengaku di PPP sendiri banyak nama yang merupakan figur profesional untuk disodorkan mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, dia menyebut bahwa keputusan berada di tangan presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan komposisi kursi kabinet. "Ya, tentu PPP menunggu atensi dari presiden," kata dia. (ant)