Respons Sekjen PDIP Soal Isu Menteri Yasonna Bakal Kena Reshuffle: Hak Presiden

Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tak ambil pusing terkait isu reshuffle sejumlah Menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi), termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diketahui, Yasonna merupakan kader PDI Perjuangan yang dipercaya menjabat Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi.

Ia menyebut partainya selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. Makanya, kata Hasto, PDIP menghormati hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Hasto menegaskan, sejak awal partainya tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.

“Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ungkap Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” pungkasnya.

Berdasarkan isu yang beredar, Jokowi bakal melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. 

Keduanya adalah Menkumham Yasonna Laoly (PDIP) yang dikabarkan akan diganti oleh Supratman Andi Agtas. Lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Nasdem) bakal diganti oleh Raja Juli Antoni, yang kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Selain itu, nama yang kembali santer bakal dirombak yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif. Isunya Arifin bakal digantikan Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat Menteri Investasi.

Terkait isu reshuffle, Jokowi kembali menanggapi isu adanya perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle sisa masa jabatan periode 2019-2024. 

Kata Jokowi, untuk reshuffle itu memang merupakan hak prerogratif dari Presiden Republik Indonesia. “Saya masih punya hak prerogratif itu,” kata Jokowi di Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024.