Survei LPI di Cagub Kaltim: 50,3% Masyarakat Menolak Memilih Dinasti Politik

Jakarta, VIVA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan survei terkait elektabilitas calon kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim). Hasilnya, mayoritas responden tidak menyukai praktik politik dinasti.

"Dari temuan survei LPI didapati bahwa pandangan masyarakat terhadap politik uang dan dinasti, sebanyak 50,3 persen responden tidak akan memilih yang melakukan praktik dinasti politik. Sementara 67,6 persen masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang," kata Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan dalam keterangannya pada Senin, 12 Agustus 2024.

Ia melanjutkan bahwa realitas dinasti politik tidak diharamkan dalam demokrasi. Namun, mempunyai konsekuensi terhadap kualitas demokrasi itu sendiri seperti halnya, partisipasi politik warga hingga tata kelola pemerintahan yang cenderung akan sulit membendung kepentingan politik-bisnis dinasti ketika calon yang diusung itu terpilih.

"Ya bagaimana kita dapat mengawal praktik tata kelola yang sehat dan seimbang, antara tri-matra kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif bila, seluruh pucuk matranya berada dalam kendali atau jaringan dinasti politik? Yang sudah-sudah, teramat banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa politik," kata dia. 

Ali menambahkan, bahwa kompetisi Pilkada Pilgub Kaltim akan berlangsung ketat dan diproyeksikan hanya muncul dua paslon kandidat yaitu pasangan calon Rudy Mas'ud-Seno Adji dan pasangan calon Isran Noor-Hadi Mulyadi. Menurutnya, sejumlah daerah yang akan menjadi target perolehan suara yaitu, Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kertanegara.
 
"Di atas kertas, pasangan Rudy Mas'ud-Seno unggul dalam hal perolehan dukungan politik partai untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan undang-undang. Namun, apakah pasangan ini juga akan mampu meyakinkan pemilih terhadap praktik politik dinasti yang tidak disukai oleh masyarakat. Dan itu tergambar dari temuan survei. Apakah, nantinya realitas politik di Pilgub Kaltim akan menjurus pada calon tunggal atau menang dengan melawan kotak kosong, kita belum dapat memastikan. Proses politiknya masih dinamis," ujarnya. 

Sementara itu mantan walikota Balikpapan, Rizal Effendi menjelaskan fenomena dinasti politik di Kalimantan Timur untuk saat ini berasal dari klan politik Mas'ud. 

Ia menilai Rudy bukan satu-satunya politisi dari keluarga Ma'sud. Ia Rizal mengatakan ada Rahmad Mas'ud yang menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan pada periode 2021-2024. Pada periode 2016-2021, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan, mendampingi dirinya. 

"Di Golkar, Rahmad menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Balikpapan. ada pula Hasanudin Mas'ud, kakak Rudy lainnya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim dan Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara. Selain sumber daya politik, klan Mas'ud ini dikenal juga mempunyai bisnis di sektor minyak dan bisnis turunannya. Tetapi apakah seluruh modal politik dan ekonomi ini mampu dikerahkan untuk kemenangan politik pasangan Rudi-Seno Aji, kita belum bisa pastikan," kata dia. 

Diketahui, survei LPI digelar pada 1-7 Agustus 2024 yang dilakukan di Kaltim di 10 kabupaten/kota. Antara lain, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Paser, dan Berau. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan zoom. 

Sedangkan teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Stratified Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 1 provinsi yang terdiri dari 3 Kota dan 7 Kabupaten. Survei ini menjaring 100 responden dengan rentang usia antara 17-65 tahun dengan 4,27 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen.