PKS Cabut Dukungan Untuk Anies Baswedan, PKB: Otomatis PKB Nggak Bisa

Jakarta, VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, mengaku tidak akan bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menarik dukungan terhadap Anies. Saat ini PKS sedang intens membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

PKB tidak bisa mengusung Anies tanpa PKS, karena tidak memiliki kursi yang cukup di DPRD Jakarta. Sedangkan PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta.

“Jadi kalau PKS tidak ke Anies otomatis ya PKB enggak bisa, karena PKS kan pemenang kan. PKB kursinya 10 kurang banyak,” ujar Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, di Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2024.

Iman mengatakan PKB masih berkomunikasi dengan PDIP untuk menghadapi kontestasi Pilkada Jakarta. Namun ia mengakui bahwa hubungan PDIP dan PKB lebih kuat untuk Pilgub di Jawa Timur yang kemungkinan akan selesai pada sepekan ini.

"Ya ini lagi diobrolin masing-masing, karena belum final pokoknya tunggu seminggulah pasti ada keputusan finalnya," ujar dia.

Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan tenggat waktu selama 40 hari untuk Anies Baswedan mencari koalisi yang bisa mengusung pasangan Anies Baswedan – Sohibul Iman (AMAN) di Pilgub Jakarta. Namun, tenggat waktu itu sudah habis saat ini.

PKS berpeluang untuk meninggalkan Anies yang hanya diminta untuk memastikan pasangan AMAN berlayar. PKS hanya butuh 4 kursi lagi untuk mencalonkan di Pilgub Jakarta.

"Sebagai partai pemenang di Jakarta, DPP PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi pilkada Jakarta baik sebagai cagub atau cawagub. Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar, dan kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan 4 kursi tersebut," ujar Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Kamis 8 Agustus 2024.

Kholid mengatakan bahwa PKS sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik, diantaranya Partai Nasdem dan PKB. Kedua partai politik itu berkomunikasi dengan PKS lantaran berpeluang mendukung Anies di Pilkada serentak 2024.

Namun begitu, tenggat waktu PKS untuk Anies mencari koalisi sudah habis sejak 4 Agustus 2024. Maka itu, PKS kini justru membuka komunikasi dengan partai politik diluar koalisi yang pernah dibangunnya saat Pilpres 2024 kemarin.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," kata Kholid.

Kholid menyebut telah memberikan tenggat waktu yang cukup selama 40 hari sejak Anies-Sohibul Iman dideklarasi maju di Pilgub Jakarta. Tetapi, Anies dinilai belum maksimal mengusahakan agar tiket ini berlayar.

Di sisi lain, melalui rekaman suara, Anies membantah pernyataan PKS tentang tenggat 40 hari tersebut. Ia terkejut karena menurutnya, pembicaraan seperti itu tidak pernah dibahas dalam diskusi internal antara Anies dan PKS.

"Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain.Saya kaget mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? karena memang tidak pernah dibahas. Setahu saya tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain," kata Anies dilansir  tvOne.