PKB Bela Anies Baswedan yang Berseteru dengan Heru Budi: Bukan Dikambinghitamkan, Kritikan Biasa

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) minta Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, tidak baper jika ada warga Jakarta yang mengkritik kepemimpinannya. Termasuk jika yang mengkritik itu adalah Anies Baswedan. Sebab, Anies yang menjadi Gubernur 2017-2022 itu sudah menjadi warga Jakarta biasa dan berhak mengkritik pemimpinnya.

"Sebenarnya itu bukan kritikan dari Pak Anies. Pak Anies kan warga negara biasa, sekarang dia mantan gubernur, sebagai warga negara biasa. Dia (Heru) juga enggak perlu baper, enggak perlu apa. Karena ini memang kritikan dari warga Jakarta untuk Gubernurnya," ujar Ketua Ketua Fraksi PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Senin, 22 Juli 2024.

Hasbiallah menilai, Anies wajar menyampaikan kritik jika banyak program yang tak dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta setelah dipegang Heru. Berbagai program disoroti dan dikritisi oleh Anies, dan ia berjanji akan mengembalikan program-program itu bila kembali menjadi gubernur di Pilkada 2024.

"Wajar menyampaikan bahwa banyak yang tidak jalan di Pemprov DKI Jakarta, kan sesuatu yang wajar. Memang banyak program-program Pj, program-program yang khususnya untuk kemasyarakatan itu tidak berjalan," ujarnya. 

Ia pun mencontohkan salah satu program yang tak berjalan ialah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hasbiallah mengatakan banyak pemotongan anggaran yang dilakukan Pemprov Jakarta untuk KJP saat kepemimpinan Heru Budi.

"Salah satu contoh, banyak pemotongan-pemotongan yang seharusnya padahal anggaran pemda itu cukup. Misalnya salah satunya KJP, Lansia, pada waktu itu kan dipotong. Nah ini yang Pak Anies sebagai warga Jakarta ya wajar, mengkritisi hal ini," kata dia. 

Lantas, Hasbiallah menilai Heru Budi tak perlu merasa dikambinghitamkan oleh pernyataan Anies. Apa yang disampaikan Anies, kata dia, hanya berupa bentuk kritikan kepada pemimpinnya.

"Saya rasa bukan soal kambing hitam atau bukan. Ini sebagai warga Jakarta. Itu sesuatu yang biasa, siapa pun dikritik itu biasa. Tujuannya kan dikritik itu untuk membangun, jadi tidak ada masalah," ujar Hasbiallah.

"Siapa pun yang kritik gubernurnya, pemimpinnya berarti dia sayang sama pemimpinnya, sayang sama Jakarta. Supaya Jakarta lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pemerintah provinsi Jakarta  karena dianggap tidak lagi memprioritaskan nasib warga-warga di kampung padat. Dia menyoroti bahwa kesejahteraan warga di kampung-kampung padat tidak lagi menjadi prioritas utama, padahal kota Jakarta seharusnya menjadi kota untuk semua, termasuk warga yang ingin makmur.

Anies juga pernah menyinggung Heru Budi karena mencabut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan ribuan mahasiswa terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Heru Budi mengakui terdapat pengurangan jumlah penerima KJMU karena menyesuaikan dengan budget anggaran Pemda DKI Jakarta.

Akan tetapi, Heru Budi mengklaim bahwa program-program sebelumnya yang dijalankan oleh Anies bukan hanya telah dijalankan, tapi juga telah dirapikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pj Gubernur Jakarta 2022 itu memberi contoh seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Heru menilai dirinya justru memperbaiki dan menyesuaikannya agar penerima KJP sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan justru meniadakan program tersebut.

Heru Budi meminta agar Anies tidak menjadikannya sebagai kambing hitam atau orang yang dijadikan tumpuan kesalahan dalam konteks politik menjelang Pilkada Jakarta 2024 pada 27 November mendatang. Ia menegaskan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.

"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya," ujar Heru.