Korban Longsor Tambang Emas Suwawa Capai 325 Orang, DPR Minta Pemerintah Bersikap

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta - Bencana longsor besar tambang emas di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang terjadi pada Minggu pekan lalu, memakan korban sebanyak 325 orang.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas pertambangan tanpa izin (PETI), menyusul terjadinya bencana tersebut. 

"Apalagi draf Keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI sudah di meja presiden sejak lama," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 15 Juli 2024.

Apel penutupan operasi SAR korban longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Photo :
  • ANTARA/Zulkifli Polimengo

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah hadir dan tidak membiarkan praktik pengelolaan tambang rakyat yang berisiko tinggi tersebut.

“Tambang rakyat serupa tersebar di seluruh Indonesia serta melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit,” kata Mulyanto. 

Apalagi, kata Mulyanto, sejak pandemi COVID-19 yang memicu turbulensi ekonomi, bagi masyarakat kelas bawah, pertambangan rakyat menjadi tempat bergantung mata pencaharian mereka sehari-hari untuk menyambung hidup.  

Karena itu, menurut Mulyanto, pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan perhatian. Korban ratusan orang ini sangat besar. Apalagi diketahui sebanyak 27 orang meninggal dunia dan 15 orang belum ditemukan.

Proses evakuasi jenazah korban longsor di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu, 10 Juli 2024.

Photo :
  • ANTARA

"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan melakukan pembiaran. Negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus ada langkah-langkah konkret bagi perbaikan tata kelola pertambangan rakyat ini ke depan," ujarnya. 

Lebih lanjut Mulyanto menambahkan pertambangan rakyat yang tidak tertata-kelola dengan baik ini disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. 

Keluhan warga terkait izin pertambangan rakyat yang masih berbelit-belit sering muncul sejak pemerintah melakukan re-sentralisasi perizinan melalui UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Sejumlah personel Polri membawa korban longsor di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa, 9 Juli 2024.

Photo :
  • ANTARA

"Satgas tambang ilegal yang digembar-gemborkan pemerintah sampai hari ini berhenti hanya sebatas wacana. Surat keputusan Presiden terkait ini tidak muncul-muncul," tutup Mulyanto. 

Sampai hari ketujuh sejak hari kejadian longsor Minggu, 7 Juli, tercatat sebanyak 27 orang ditemukan meninggal dunia dan 15 orang hilang. Berdasarkan data dari Basarnas Gorontalo, total sementara korban bencana longsor Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo itu mencapai 325 orang.