Demokrat Ngotot Usung Heru Budi di Pilgub Jakarta, Ini Alasannya
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono mengaku pihaknya tetap mengajukan nama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono kepada DPP Partai Demokrat maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, Heru merupakan seorang birokrat sejati seperti Fauzi Bowo alias Foke.
"Foke kan birokrat tulen, yang kita perlukan yang seperti itu. Bukan yang menjadikan Jakarta sebagai panggung politik untuk pilpres 2029. Jadi biar fokus (menjadi gubernur)," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.
Heru Budi Bersama Perwakilan Pedagang
- Humas
Di sisi lain, Mujiyono menilai, seorang gubernur dipilih untuk mengabdi selama 5 tahun. Maka itu kata dia, seorang gubernur harus selesai menjabat sampai tuntas, tak mempersiapkan apapun, termasuk Pilpres.
"Jangan tahun ketiga, tahun keempat, sudah in action (untuk pilpres)," kata dia.
Mujiyono juga mengklaim telah melakukan komunikasi secara mendalam dengan Heru Budi dan beberapa partai politik lainnya. Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut isi komunikasi tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan calon kepala daerah yang akan diusung partai yang dipimpinnya harus mengantongi restu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih dulu.
SBY merupakan eks Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menduduki jabatan sebagai ketua majelis tinggi partai.
“Untuk pemilihan gubernur itu juga dikonsultasikan kepada ketua majelis tinggi partai. Jadi, ada blessing tentunya dari Bapak SBY,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 Juli 2024.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
- VIVA.co.id/Cahyo Edi
Adapun sejumlah calon kepala daerah yang telah mendapatkan SK rekomendasi dukungan itu merupakan incumbent.
AHY mengatakan, incumbent yang kembali diusung itu harus melalui proses observasi lebih dulu. Menurut dia, Demokrat akan melihat apakah incumbent ini bisa bawa kemajuan di periode sebelumnya saat memimpin atau tidak.
“Bukan hanya karena incumbent kemudian kita merasa nyaman. Tetapi, justru kita melihat apakah lima tahun terakhir ini ketika beliau-beliau memimpin di daerah itu ada progres yang real untuk masyarakat untuk daerah tersebut,” jelasnya.