Setuju dengan Prabowo, Heikal Safar Berharap Dibentuk Badan Gizi Nasional
- Istimewa
Jakarta - Makan gizi gratis jadi program utama di era pemerintahan Prabowo Subianto. Program itu disebut akan direalisasikan karena masuk janji kampanye politik Prabowo.
Terkait itu, Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri,(GIM) Heikal Safar merasa yakin program makan gizi gratis bisa diterapkan. Ia menilai program tersebut akan bermanfaat terhadap rakyat Indonesia.
"Program makan bergizi gratis yang telah dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bapak Prabowo dan Mas Gibran tersebut Insya Allah mampu menyehatkan dan mencerdaskan rakyat di seluruh tanah air tercinta Indonesia," kata Heikal, dalam keterangannya, Rabu, 26 Juni 2024.
Heikal menilai Prabowo sebagai Presiden RI terpilih sangat besar untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang bisa disegani dunia internasional. Maka itu, ia mengusulkan agar dibentuk badan atau lembaga yang mengurus program makan gizi gratis.
Heikal Safar dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
- istimewa
Dia pun setuju dengan rencana Prabowo yang mau membentuk Badan Gizi Nasional.
"Saya selaku Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri sangat mengharapkan agar Badan Gizi Nasional dengan program makan siang bergizi gratis harus segera terwujud dan berjalan lancar, aman, damai serta berkesinambungan," jelas eks Sekjen DPP Partai Priboemi tersebut.
Dia memprakirakan program makan gizi gratis akan didukung Presiden RI Jokowi beserta sejumlah eks Presiden RI seperti Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Lebih lanjut, dia bilang program makan gizi gratis juga sejalan dengan adanya laporan terbaru Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memaparkan kondisi perekonomian Indonesia.
"Saat ini dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat sehingga risiko dan ketidakpastian meningkat, hal ini menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Heikal.
Heikal juga menambahkan program tersebut juga akan didukung elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh Nasional, elit partai politik, intelektual, hingga para kepala daerah.