PDIP Tak Setuju Isu Presiden Dipilih Lagi oleh MPR

Jakarta - PDIP tak setuju dengan usulan pemilihan presiden (pilpres) kembali dipilih oleh MPR RI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, ketua umum Megawati Soekarnoputri selalu berpesan agar sistem pilpres dipilih secara langsung oleh rakyat harus dijaga dan dipertahankan. 

"Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika Pemilu dilaksanakan secara langsung, dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan susah payah," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. 

Hasto menilai, segala bentuk dugaan kecurangan yang terjadi Pilpres 2024, solusinya bukan dengan mengubah sistem pemilihan. Namun, ketika dia mempermasalahkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi malah akan dijerat dengan pidana, misalnya, pelaporannya yang ada di Polda Metro Jaya.

"Ketika mempersoalkan itu (dugaan kecurangan Pilpres 2024) konsekuensinya, lalu saya dianggap menyebarkan berita bohong. Kemudian muncul panggilan-panggilan [dari aparat penegak hukum] yang sebenarnya muatan politiknya sangat kuat, itu pasal-pasal kolonial yang kemudian mengurung kebebasan berbicara," ujar dia.

Ia mengaku pernyataannya yang dinilai bermasalah merupakan produk jurnalistik dan tak sepantasnya dilaporkan ke polisi. Hasto berharap wacana amendemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pilpres diurungkan.  

"Sehingga jangan tergesa-gesa mengambil keputusan jadi tesa, antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita," jelasnya. 

Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais sebelumnya meminta maaf karena pernah melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat. Amien mengaku saat itu dirinya terlalu naif karena melihat politik uang tidak akan terjadi jika rakyat memilih langsung presidennya.

"Jadi, mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf," kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin. Perlu puluhan, mungkin, ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah, itu," sambungnya. 

Amien pun setuju jika UUD 1945 kembali di amendemen untuk mengubah aturan pilpres. 

"Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" ujarnya.