Peringati Harlah Bung Karno, Sekjen PDIP Singgung Bagi-bagi Konsesi Tambang

PDIP gelar hari lahir Bung Karno hari ini di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta – PDI Perjuangan memperingati hari lahir Bung Karno, Presiden RI pertama dan juga proklamator, pada Kamis 6 Juni 2024 hari ini. Partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu, menyinggung soal cita-cita Bung Karno yang masih jauh dari kenyataan.

Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa saat ini Indonesia masih jauh dari kenyataan soal kemiskinan yang terjadi. Ia menyebutkan bahwa rakyat saat ini hanya dijadikan objek elektoral melalui bantuan sosial (bansos) dan konsesi tambang dibagi-bagi.

"Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai obyek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," jelas Hasto kepada wartawan, Kamis 6 Juni 2024.

Hasto menuturkan, bahwa Bung Karno memiliki pemikiran tentang gagasan struktur dunia yang demokratis. Bung Karno, lanjut dia, lebih mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai, dan kesetaraan setiap negara. 

Bung Karno juga memiliki pemikiran untuk mempercepat kemajuan bangsa, dengan catatan bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal. Kendati kini terhambat karena adanya kekuasaan dan penyakit nepotisme.

"Terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan," ucap Hasto.

Maka dari itu, PDIP berharap di peringatan hari lahir Bung Karno hari ini bisa mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa. Kondisi saat ini dinilai makin jauh dari cita-cita Proklamasi.

"Semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," tuturnya.