Wapres Ajak Warga Papua Jaga Situasi Politik Tetap Sejuk Jelang Pilkada 2024
- Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin berharap seluruh masyarakat Papua bisa menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pilkada bakal digelar pada 27 November 2024.
"Salah satu agenda penting tahun ini, yakni Pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan, kurang dari enam bulan lagi, kita akan menyelenggarakan pilkada serentak," kata Wapres Ma’ruf Amin saat sambutan pada acara "Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024.
Karenanya, Ma’ruf Amin mengharapkan seluruh masyarakat Papua, khususnya di Papua Selatan bisa menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai.
Wakil Presiden RI Maruf Amin (tengah) di sela kunjungan kerja di Athena, Yunani, Kamis waktu setempat, 23 November 2023.
- ANTARA/Indra Arief Pribadi
"Dengan demikian, pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan," ujarnya.
Ma’ruf Amin juga mengatakan, bahwa kunjungan kerjanya ke wilayah Papua untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan berjalan dengan baik.
"Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini," jelas dia.
Dia menambahkan kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang harus terus dikawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antarpemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).
Ditekankan Ma’ruf Amiin, melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua.
"Kita sedang menyaksikan upaya aktif Pemerintah Daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan," imbuhnya.