Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Hadiri Rakernas PDIP di Ancol

Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V di Ancol, Jakarta Utara hari ini Jumat, 24 Mei hingga Minggu, 26 Mei 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk bekerja dari Istana Kepresidenan Yogyakarta saat PDIP menggelar rakernas.

Namun, Presiden Jokowi juga tak diundang dalam Rakernas V PDIP. Sebab, Jokowi sudah dianggap bukan lagi sebagai kader PDIP setelah Pilpres 2024.

"(Presiden Jokowi) kegiatan internal di Istana Jogja," kata Plt Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana kepada wartawan Jumat, 24 Mei 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihak yang diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24-26 Mei 2024 ialah mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum. 

Hal tersebut disampaikan Hasto, saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kabar bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam Rakernas V PDIP. 

Awalnya Hasto menjelaskan, Rakernas diadakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal.

"Dan itu terekam kuat dalam memori publik, terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman, bahkan budayawan, yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto di Kantor Pusat PDIP, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kemudian, kata dia, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itu, kata dia, yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang dalam Rakernas V, yakni memiliki semangat dalam menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu, yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi, yang berkedaulatan rakyat," ujarnya. 

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah, apalagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.