Menohok! Balasan Petinggi Gerindra ke Ganjar soal Politik Akomodasi: Apakah Salah?

Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo soal politik akomodasi yang dikaitkan dengan isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak.

Dasco pertanyakan apakah politik akomodasi untuk pihak-pihak yang selama ini berjuang bersama itu merupakan suatu kesalahan.  

"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu, apakah salah?" kata Dasco kepada wartawan dikutip Jumat, 10 Mei 2024.

Dasco lantas menekankan, ihwal politik akomodasi itu merupakan hak dari Prabowo selaku Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

"Itu kan adalah hak pemenang kita juga, kemudian kalau ada yang menang, dia mau mengakomodasi, kita juga enggak pusing," jelas dia.

Sebelumnya, eks capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Ia pun mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri memiliki batas sesuai dengan undang-undang (UU).

"Maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang (UU), mesti kita ingatkan, bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan; maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Ganjar menyoroti, bagi-bagi jabatan yang membuat jumlah menteri makin banyak tak sesuai dengan semangat perjuangan. Dia menyinggung pembentukan menteri harus efisien.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang; yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespons perubahan-perubahan," kata Ganjar.