Tanggapi Luhut, Jusuf Kalla: Saya Tidak Mengerti Toxic

Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK merespons pernyataan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke Kabinet Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

Jusuf Kalla mengaku tak mengetahui apa yang dimaksud dengan orang toxic. Ia hanya tahu bahwa orang yang tidak melaksanakan Undang-Undang (UU) dan tidak mementingkan rakyat, maka tidak boleh ada dalam pemerintahan.

"Pertama saya tidak mengerti soal toxic. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu," kata JK di Jakarta dikutip Rabu, 8 Mei 2024.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang, maka tidak boleh dalam pemerintahan. Ia menilai hal ini lebih dilarang dibanding dengan orang toxic.

"Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Luhut, itu akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam 'Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth' di Jakarta seperti dilansir dari Antara pada Jumat, 3 Mei 2024.

Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.

Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem Pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.

Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.

Luhut meyakini ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.