Sri Mulyani, Andika Perkasa, dan Risma Masuk Bursa Cagub PDIP DKI
- VIVA/Syarifuddin Nasution
Jakarta - Sejumlah nama menjadi incaran PDIP untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya masuk dalam radar PDIP
"Di internal, masuk melihat nama-nama yg masuk. Sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Senin, 6 Mei 2024.
Anggota DPRD DKI Jakarta itu menyatakan baru empat nama itu yang muncul di internal partai kepala banteng moncong putih. Ia menekankan, keputusan siapa yang akan dicalonkan pada Pilkada Jakarta akan disampaikan setelah Rakernas DPP PDIP pada akhir Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (dok. Kemenkeu)
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
"Itu nanti akan ketahuan setelah Rakernas bulan ini," jelas Gilbert.
PDIP membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat yang ingin maju menjadi Kepala Daerah Provinsi Jakarta. Penjaringan tersebut akan dibuka pada 8 hingga 20 Mei 2024 di Kantor DPD PDIP Jakarta.
"Sebagai partai politik, PDI Perjuangan memberi kesempatan bagi seluruh putra-putri terbaik untuk mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei," kata Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DKJ PDIP Hendra Gunawan, dalam keterangannya, Senin, 6 Mei 2024.
Ia menjelaskan bahwa pendaftaran tersebut berlokasi di DPD PDIP, tepatnya di Sedayu City Big Box, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur.
Mantan panglima TNI Andika Perkasa dengan Sukmawati Soekarnoputri saat mengelilingi Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, Selasa, 12 September 2023.
- ANTARA
Selain itu, ia menyinggung soal perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Status itu, kata dia, membuat Jakarta menjadi kota bisnis.
Maka itu, PDIP mengaku mencari pemimpin yang kuat untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan. PDIP ingin pemimpin yang memiliki landasan Pancasila.
"Diperlukan kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala daerah yang memimpin pemerintahan di atas pilar-pilar Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa," ujarnya.