Jawaban Santai Presiden PKS Usai Ditolak oleh Partai Gelora Gabung ke Prabowo-Gibran

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaikhu, menjawab santai soal penolakan oleh Partai Gelora supaya tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Bagi PKS, Ahmad Syaikhu menyebut sudah menjadi hal yang biasa tidak masuk dalam koalisi pemerintahan. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi 2 periode ini, PKS memang berada di luar pemerintahan.

"Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, Kami punya pengalaman tersendiri ya," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di rumah pribadi Anies Baswedan, Jakarta Selatan pada Selasa 30 April 2024.

Meski begitu, Ahmad Syaikhu menekankan bahwa sikap PKS soal gabung atau tidaknya di dalam pemerintahan akan ditentukan oleh Majelis Syura PKS.

"Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau badan pekerja Majelis Syura," jelas Syaikhu.

Syaikhu menuturkan bahwa dirinya akan patuh pada keputusan Majelis Syura dalam langkah kedepannya. Apapun yang akan diputuskan oleh majelis.

"Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik menegaskan pihaknya menolak jika PKS bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Pasalnya, Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu hanya sekedar gimik untuk meraup suara.

Mahfuz menilai, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.

Bahkan, kata dia, dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024. 

"Sementara PKS masih bersikap 'malu-malu kucing', namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu, 28 April 2024.

Mahfuz, juga menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujarnya.

Selama masa kampanye Pilpres 2024, Mahfuz menilai PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," katanya.

Ia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.