Megawati Belum Putuskan soal Usulan Kerja Sama dengan Prabowo

Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa arah politik partainya pasca putusan Mahkamah Konstitusi berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Said untuk merespons pernyataan sejumlah pihak yang medorong kerjasama antara PDIP dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

"Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Megawati Soekarnoputri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh ibu ketua umum," kata Said kepada wartawan, Jumat, 26 April 2024.

Menurut Said, Megawati juga akan mendapatkan masukan dari jajaran partai dan lintas tokoh. Selain itu, Said mengatakan, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDIP ke depan.

Said merincikan agenda internal PDIP yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kualitas kader partai di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader. Lebih lanjut, dia menyebut agenda eksternal lebih banyak lagi langkah-langkah yang diperlukan.

Pertama, mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas Pemilu 2029 agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas.

“Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam sikap politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024,” ujarnya.

Kedua, praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lulus elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDIP yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini.

Karena itu, klaim Said, PDIP tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik.

Ketiga, kebersamaan atau gotong royong. Sebab, dengan gotong royong, Indonesia bisa melalui pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi lebih kuat.  “Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa,” kata Said.

Keempat, mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pilkada serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu.

Dengan demikian, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. "Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas," imbuhnya.