Ahmad Basarah: PDIP Siap Jadi Koalisi ataupun Oposisi

Ketua TKRPP-PDI Perjuangan, Ahmad Basarah
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi. Karena, kata dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air. 

“Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 23 April 2024. 

Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan

Photo :
  • VIVA/ Natania Longdong

Basarah menyebut, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Contohnya, kata dia, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999. 

“Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” katanya.

Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan. 

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ucap Basarah. 

Ilustrasi simbol bendera PDIP saat Peringatan puncak Bulan Bung Karno 2023 di GBK

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Lebih lanjut Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan. 

“Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.