Manuver Politik Pj Gubernur NTB Hingga ‘Dipelototin’ Bawaslu

Nusa Tenggara Barat – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan banyak kontroversi menjelang Pilkada 2024. Dia dikabarkan ingin maju menjadi calon Gubernur NTB, meskipun saat ini statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang diwajibkan menjaga netralitas.

Lalu Gita terlihat mengunjungi acara Partai Golkar, saat namanya masuk dalam salah satu bakal calon Gubernur yang akan diusung partai tersebut. Gita pun terlihat menggunakan kemeja kuning.

Lalu Gita memang aktif melakukan kunjungan ke bakal calon lainnya. Namun, hal tersebut selalu ditepis bahwa kepentingannya bukan untuk politik, melainkan hanya silaturahmi.

Sebelumnya Gita juga sempat membuat heboh dengan menulis opini ganda di media massa lokal berjudul, ‘Lagi Umrah Semoga Umrah Lagi’ saat dirinya menjalankan ibadah umrah. Banyak pihak menduga maksud kata ‘Umroh Lagi’, itu karena Lalu Gita ingin berduet bersama Ummi Rohmi (Sitti Rohmi) kakak kandung TGB. Kata ‘Umroh Lagi’ oleh banyak orang diartikan menjadi ‘Ummi Rohmi – Lalu Gita’.

Kemudian, Lalu Gita melakukan klarifikasi atas berkembangnya opini ‘Umroh Lagi’ yang ditafsirkan lain-lain melalui media sosialnya.

“Ternyata, LAGI UMROH memiliki makna konotatif yang lain. Konotasi politik. Wallahualam bissawab. Yang penting, terus berdoa dan ikhtiar semoga saya bisa UMROH LAGI. Nanti,” katanya.

Tidak hanya itu, dinas-dinas di NTB maupun instansi milik daerah saat Idul Fitri 2024, kompak memasang baliho ucapan selamat yang memuat foto Lalu Gita Ariadi. Foto Lalu Gita ditampilkan sama persis. Bahkan, sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB diminta untuk memasang baliho serupa bergambar Lalu Gita.

Salah seorang kepala sekolah yang dihubungi mengatakan pemasangan baliho yang memuat foto Gita merupakan intruksi langsung dari kepala dinas. “Instruksi kadis,” ujarnya singkat.

Sekretaris Jenderal DPP Kasta NTB, Ahmad Subayin mengatakan saat ini fase Pemilukada telah dimulai, namun Pj Gubernur NTB disebut terus melakukan berbagai manuver politik.

“Ini merupakan bentuk pelanggaran netralitas ASN akibat ketidakmampuan menjaga independensi, integritas dan etika sebagai pejabat ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai PJ,” ujar dia.

Dia menjelaskan, seharusnya Lalu Gita memberikan contoh terhadap bawahan bagaimana menjaga netralitas ASN. “Kami mendesak Bawaslu mendalami dugaan pelanggaran pemilu dan meminta Mendagri mencopot Pj Gubernur NTB,” kata dia.

Selain itu, Kasta NTB akan melaporkan aduan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait indikasi pelanggaran netralitas tersebut. “Kami akan bersurat ke presiden melalui Mendagri,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik ASN, serta PP 94/2021 tentang Disiplin ASN melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis.

PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip mengatakan saat ini tengah mendalami keterlibatan Gita dalam politik praktis. “Sebenarnya sudah kita atensi. Iya pasti, tanpa didesak kita akan tindaklanjuti,” ujar dia.