PDIP: Serangan Iran ke Israel Dikhawatirkan Perburuk Perekonomian Indonesia

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global karena konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan Israel. Maka itu, kata dia, konflik tersebut dapat berdampak ke Indonesia. 

"Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa, 16 April 2024.

Ia menyebut anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menjadi salah satu dampak dari konflik di Timur Tengah. Selain itu, lanjut Hasto, harga minyak mentah juga dapat menyebabkan subsidi BBM meningkat.

Ia pun menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyikapi persoalan konflik di Timur Tengah.

"Rupiah makin melemah terhadap US Dollar; harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat; dan beban utang luar negeri yang semakin membesar. Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK," kata Hasto. 

"Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of power-nya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka," ujarnya.

Hasto menambahkan, dengan berbagai persoalan di atas, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.

"Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka muncullah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini," kata Hasto.

Atas dasar hal tersebut, kata dia, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.

“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat," katanya.