Pengamat: Penjelasan Airlangga di Sidang MK Logis, Sudah Jalankan Sesuai Prosedur

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jadi satu di antara empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang memberi keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Airlangga dan tiga menteri itu jadi saksi.

Paparan Airlangga dalam keterangannya dinilai komprehensif karena menyertakan data-data pendukung. Hal itu terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba menganalisa Airlangga sebagai Menko Perekonomian sudah jalankan tugas dan perannya dengan baik terkait langkah pemerintah dalam program bantuan sosial atau bansos.

Menurut dia, sesuai penjelasan Airlangga di sidang MK bahwa peningkatan penyaluran bansos dilakukan karena mengantisipasi mitigasi bencana El Nino. Ia menyebut keterangan Ketua Umum Partai Golkar di sidang MK itu juga komprehensif.

"Penjelasan Pak Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan bansos memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Wijaya, Sabtu, 6 April 2024.

Wijaya mengatakan fenomena El Nino berpengaruh terhadap produksi pangan terutama beras sehingga mengalami gangguan. Kondisi itu baik yang tak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.

Dampaknya pun membuat harga pangan melonjak sehingga otomatis berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Justru salah jika sebagai Menko Prekonomian Pak Airlangga tidak melakukan apa-apa di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Penjelasan Pak Airlangga sangat logis," jelas Wijaya.

Lebih lanjut, dia menuturkan dalam sidang MK, Airlangga juga dinilainya bisa buktikan pemberian program bansos sejalan sesuai regulasi.

Sebab, menurut dia, saat periode produksi padi yang menurun tapi harga beras internasional dan inflasi meningkat, pemberian bansos merupakan pilihan kebijakan logis.

Dia bilang Airlangga sudah jalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian sesuai prosedur.

"Jadi, tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur," tutur Wijaya.

Sebelumnya, empat menteri Jokowi yaitu Menko Airlangga, bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini beri keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK, Jumat, 5 April 2024.

Empat menteri itu diminta keterangan oleh hakim konstitusi terkait adanya tuduhan program bansos jelang pencoblosan berkontribusi terhadap kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.