Otto Hasibuan Klaim Pemilu 2024 Paling Damai, Bukan Paling Buruk

Otto Hasibuan, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan yang paling damai dan baik. Hal itu disampaikan Otto menepis tudingan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pemilu kali ini pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan para pemohon," kata Otto dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2024. 

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana

Otto menjelaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi negatif dan tudingan dari para pemohon. Sebab, pihaknya siap membantah tudingan tersebut. 

"Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo-Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi dan diksi kecurangan yang dituduhkan," kata dia.

"Tetapi, kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa untuk membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi, asumsi dan tidak menggiring opini," jelasnya. 

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK juga sempat mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955. Hal itu dikatakan JK saat menghadiri acara Election Talk 04 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok pada Kamis, 7 Maret 2024.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 55," kata JK dalam sambutannya.

Jusuf Kalla di Jakarta Selatan

Photo :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, banyak pihak yang ingin penyelenggaraan pemilu 2024 ini dikoreksi dan dievaluasi. Sebab, kata dia, pemilu berjalan dengan diatur oleh mereka atau orang-orang pemerintahan dan yang memiliki uang.

"Demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ucap dia.