Airlangga soal 5 Jatah Menteri Wajar, Pakar: Prabowo Akan Berpikir Agar Golkar Nyaman

Jakarta - Partai Golkar melalui ketua umumnya Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya layak dapat lima jatah kursi di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, karena Golkar punya kontribusi besar memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganalisa omongan Airlangga wajar bila dilihat dari perspektif politik. Menurut dia, pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik.

Ujang yakin sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo bila pasangan nomor urut 2 itu memenangkan pilpres 2024.

"Mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka 'menagih' apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal dapat lima kursi menteri, sehingga wajar ketika Airlangga ucapkan itu," kata Ujang di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Ujang juga menilai wajar saat Golkar minimal dapat lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Ia mengatakan demikian karena Golkar saat ini merupakan parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang meraup suara terbanyak di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Dia menyebut dengan kekuatan Golkar di DPR nanti, bisa menjadi prioritas Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya.

"Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan ke depan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo," jelas dosen Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.

Namun, ia membaca sebaliknya jika Golkar dikasih sedikit kursi menteri di kabinet Prabowo, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung. Kata dia, hal itu dikhawatirkan berefek tak baik bagi Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, dia yakin Prabowo akan berhitung cermat untuk berikan kursi menteri bagi Golkar. Sebab, ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga nanti berpengaruh terhadap internal koalisi.

"Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodir. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional," ujarnya.

Ujang menambahkan, power sharing dan kesepakatan politik merupakan hal wajar khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik. Ia menekankan power sharing itu pasti akan bicara terkait "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana".

Maka itu, ia menilai wajar saat Airlangga menyampaikan pernyataan minimal Golkar dapat lima kursi menteri. Pencapaian Golkar juga moncer karena disebut menang dalam Pemilu 2024 di 15 dari 38 provinsi se-Indonesia.

"Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan," tutur Ujang.