PAN Enggan Bicara Jatah Menteri, Masih Fokus Amankan Suara Pemilu 2024

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku belum membicarakan terkait jatah menteri kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, partainya masih fokus mengurus rekapitulasi suara. Sekaligus bersiap-siap menghadapi perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Rekapitulasi ini tinggal sebentar lagi. Setelah itu, kita belum bisa tenang-tenang. Masih harus berjuang lagi di MK. Mengamankan suara pilpres dan pileg. Khusus PAN, ada beberapa dapil yang kami siapkan untuk menggugat. Data dan bukti sudah dikumpulkan. Sudah siap didaftarkan ke MK," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. 

Saleh menerangkan, urusan jatah menteri adalah urusan bersama mitra koalisi. Terutama yang pada Pilpres 2024 memberikan tiket bersama kepada Prabowo-Gibran. 

Saleh menekankan, semua partai dalam koalisi Indonesia Maju memiliki peran strategis, termasuk dalam memenangkan Prabowo-Gibran. 

"Alangkah indahnya, penetapan jatah menteri didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab, di parlemen pun nanti, semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. Prinsipnya, harus sama-sama. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," kata Saleh. 

Dalam konteks ini, PAN meyakini bahwa Prabowo-Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana. Memberikan penilaian objektif kepada semua partai koalisi. Apalagi, pencalonan Prabowo sudah melalui jalan yang sangat panjang.

"Prabowo tiga kali menjadi capres. Nah, baru yang ketiga ini tembus. Selama tiga kali itu, PAN selalu menjadi pendukung utama. Tidak pernah pindah dukungan. Bahkan, Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa, ketua umum PAN,” ujarnya.

“Kalau dari sisi historis ini, PAN bisa saja berharap lebih. Selama ini, duka lara sudah sama-sama dihadapi. Giliran dapat suka cita, ya diharapkan tetap bersama. Ini poin penting yang juga perlu diingatkan," kata mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini. 

Namun demikian, lanjut Saleh, persoalan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PAN akan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Prabowo. 

Sebab, lanjut Saleh, kebersamaan tidak hanya soal kekuasaan saja. Hal itu sudah terbukti, pada periode pertama Presiden Jokowi, PAN juga konsisten ikut sebagai bagian dari partai yang berada di luar pemerintahan bersama dengan Gerindra.  

"Urusan ini nanti ajalah. Sekarang kita fokus selesaikan semua tahapan pemilu. Yang penting, kebersamaan harus tetap dikokohkan," ujarnya.