Banyak Guru Besar Kritik Jokowi, Yenny Wahid: Jadi Keprihatinan yang Luar Biasa

Malang - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid angkat bicara soal banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritikan itu terkait buruknya situasi demokrasi jelang pencoblosan Pemilu 2024 yang tinggal hitungan sepekan lagi.

Sivitas akademika termasuk guru besar menyoroti merosotnya kualitas demokrasi. Mereka menyuarakan agar Presiden Jokowi bersikap netral serta tidak mengintervensi proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Yenny menyatakan, suara guru besar wajib didengar karena berasal dari kalangan akademisi, yang notabene adalah barometer suhu demokrasi di Indonesia.

"Mereka (guru besar) menjadi alat ukur. Apakah Indonesia ini sedang baik-baik saja atau tidak. Ketika kampus bersuara, menyuarakan keprihatinan tentang penyelenggaraan Pemilu yang dianggap penuh kecurangan. Lalu,  hal-hal yang bersifat etis banyak dilanggar. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita," ujar Yenny Wahid di Malang, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 2024.

Yenny menyampaikan, saat ini terjadi kemunduran kualitas demokrasi di negeri ini. Selain itu, perjuangan melawan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), pada zaman Orde Baru merupakan perjuangan yang sangat besar. Perjuangan itu dinilai memakan banyak korban baik mahasiswa, aktivis HAM, aktivis kemanusiaan demokrasi dan lainnya sehinga jadi sia-sia.

"Ini harus kita jaga, demokrasi ini adalah sebuah sistem yang telah kita pilih bersama dan berhasil diraih dengan pengorbanan yang tidak main-main," kata Yenny.

Dia menyatakan, pendapat rakyat tentang penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus dijaga.

"Jadi, ketika akademisi bersuara, ya tentu bagi kita menjadi keprihatinan yang luar biasa. Dan, bagi kami makin menguatkan keinginan untuk berjuang, untuk menjaga demokrasi," jelasnya.

Pun, dia juga mengaku sedih atas tindakan aparat TNI dan Polri yang mengintimidasi rakyat terkait Pemilu. Yenny menyebut aparat  terpaksa melakukan intimidasi dan dipaksa atasannya melakukan itu.

"Jadi, permintaan kita jelas. Tolonglah para aparat keamanan TNI dan Polri. Jangan dihadapkan-hadapkan dengan rakyat,” tuturnya.

“Berikan mereka kekuasaan untuk menjaga netralitas. Karena mereka adalah abdi negara, bukan abdi keluarga," katanya.

Lebih lanjut, dia juga minta aparat TNI-Polri tak boleh lagi dijadikan momok menakutkan di tengah masyarakat dan mengintimidasi rakyatnya sendiri. Ia bilang aparat TNI-Polri punya tugas utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.  Dia menuturkan jangan paksa aparat berhadapan dengan rakyat.

“Biarkan mereka bekerja secara profesional, baik aparat desa, aparat keamanan, TNI, Polri, ASN. Semuanya itu tetap mengabdi pada negara. Jangan paksa mereka untuk berhadap-hadapan dengan rakyat," tuturnya.