Anies soal Petisi UGM dan UII Kritik Jokowi Menyimpang: Artinya Ada Masalah Serius

Deli Serdang – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan sikap komunitas akademisi dari berbagai kampus, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan yang dipimpinnya telah terang-benderang melakukan penyimpangan.

Menurut Anies, kritik dari kalangan akademisi kepada pemerintah menunjukkan telah terjadi masalah serius dalam pemerintahan Jokowi.

"Kalau kampus kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," kata Anies usai kampanye akbar yang digelar di Lapangan Reformasi, Deli Serdang, Sumut, Kamis, 1 Februari 2024

Anies mengaku turut merasakan adanya praktik penyimpangan demokrasi selama masa kampanye berlangsung. Ia bertekad mengusung perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya.

"Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan, dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi yang mengayomi semua itu yang kami perjuangkan," tegasnya

Baginya, pandangan dan penilaian akademisi terhadap praktik demokrasi dan pemerintahan saat ini adalah pandangan yang objektif. "Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya kami melihat objektif yang perlu didengar dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama," ungkapnya.

Dalam kampanye akbar di Lapangan Reformasi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, capres Anies Baswedan juga menyinggung soal demokrasi untuk merebut kekuasaan, untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Atas hal itu, harus dikembalikan demokrasi ke jalur sebenarnya. 

Anies menyebutkan bahwa puluhan ribuan orang berkumpul disini, ingin mengembalikan, agar negara dijaga kehormatan. Negara ini, diatur oleh etika, dan menjunjung tinggi kehormatannya.  "Tidak menggunakan negara, untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kita mau mengembalikan itu (demokrasi)," ucap Anies.

Kampanye akbar ini, dihadiri langsung oleh Capres Anies Rasyid Baswedan didampingi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Amin Sumut, Edy Rahmayadi.

Petisi Bulak Sumur dan UII buat Jokowi

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika di Universitas Gajah Mada (UGM) yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumn, prihatin dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mereka menyesalkan tindakan menyimpang tersebut justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga alumni UGM itu. 

Lewat 'Petisi Bulaksumur' komunitas akademik UGM mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Joko Widodo untuk kembali kepada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat,"kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro membacakan petisi, Rabu.
 
Sementara civitas akademika dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga mengeluarkan pernyataan sikapnya, Kamis 1 Februari 2024. Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Rektor UII Fathul Wahid bertajuk 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'. 

Dalam sikapnya, civitas akademika UII melihat pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Fathul menilai kekuasaan saat ini digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Kondisi ini disebut Fathul membuat demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

Fathul menerangkan kondisi saat ini kian diperparah dengan tidak munculnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi belakangan ini. Salah satu indikasinya adalah dengan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa berkontestasi di Pilpres 2024.