Kata Kaesang soal Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
- Istimewa
Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menanggapi keputusan Mahfud MD yang ingin mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Tentu, Kaesang mengapresiasi kinerja Mahfud selama membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami mengapresiasi semua kerja keras Pak Mahfud selama ini sebagai Menko Polhukam-nya Pak Presiden,” kata Kaesang dikutip pada Rabu, 31 Januari 2024.
Menurut dia, calon Wakil Presiden nomor urut 3 itu sudah bekerja sangat baik selama berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja, Kaesang menyebut itu merupakan hak Mahfud apabila ingin mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD
- Istimewa
“Enggak masalah, itu kan pilihan politik beliau,” ujar putra bungsu Presiden Jokowi ini.
Namun, Kaesang tidak bisa berspekulasi apakah calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri juga dari jabatan Menteri Pertahanan atau tidak seperti yang diambil Mahfud.
“Kembali lagi, saya serahkan kepada Pak Menhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD jawab soal isu mundur dari Menko Polhukam RI. Ia mengaku akan mundur pada saat waktu yang tepat, bukan sekarang. Kabar Mahfud mau mundur terus mencuat.
"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kampanye Prabowo-Gibran di Pontianak
- Dok PSI
Mahfud juga menyebut hubungannya dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo baik-baik saja. Dia menyebut beberapa alasan dirinya tak mundur dari Menko Polhukam saat ini karena peraturan tak melarang pejabat untuk mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep Kampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan pak Ganjar. Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi, jelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, maka Wali Kota ya tidak harus mundur, aturannya ditambah," tutur Mahfud.