Anies Soroti Banyak Negara Gagal Atur Ojol dan Buat Aplikator Malah Pergi

Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Baswedan menaruh perhatian terhadap pekerja ojek online atau ojol. Anies berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI 2024 maka akan beri perhatian khusus terhadap ojol dengan keberadaan regulasi yang cocok.

Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu tak menafikan perlu upaya dialog bersama di antara semua pemangku kepentingan. Menurut dia, jika tak dilakukan secara hati-hati maka akan berdampak negatif terhadap ojol .

Anies pun menyoroti di beberapa negara yang sudah beroperasi ojol atau taksi online. Namun, menurutnya memang belum ada yang memiliki regulasi yang pas untuk industri ini.

Ia menyebut Spanyol sebagai contoh yang menerapkan regulasi ojol jadi karyawan perusahaan. Dengan kebijakan itu ada harapan para pekerja dapat kepastian dari sisi pekerjaan dan pendapatan.

Tapi, menurut dia, realitanya, malah membuat perusahaan aplikator tutup dan hengkang. Hal itu karena beban biaya yang membengkak, harga naik, dan demand turun.

“Kami melihat di beberapa negara, kami melihat mereka menjadikan ojol sebagai karyawan pekerja online. Ketika itu dimasukkan jadi pekerja. Itu justru yang terjadi adalah peningkatan biaya, dan membuat beberapa perusahaan memutuskan keluar dari bisnis (operator) atau bangkrut,” kata Anies dikutip pada Selasa, 30 Januari 2024.

Maka itu, ia menyampaikan ojol merupakan pekerja. Namun, ia menekankan independensi harus tetap dijaga dan para pekerja juga dapatkan hak sepenuhnya.
Anies bilang dalam setiap buat aturan terutama mengenai hubungan industrial, tetap harus ada prinsip keadilan.

“Kita akan menjaga prinsip keadilan itu. Bahkan saya membayangkan dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol,” katanya.

Dia menuturkan, jika terpilih maka pemerintah dengan para stakeholders terkait mesti duduk bersama dalam merumuskan kebijakan mengenai industri ojol ini. “Sampai saat ini belum ada pola yang tepat. Harus cari win-win solution. Duduk bersama ojol dan aplikator, negara harus hadir,” jelas eks Mendikbud tersebut.